dasar dasar hukum pidana. ! Hukum pidana merupakan mata kuliah prasyarat untuk mata kuliah program kekhususan Pidana. dasar dasar hukum pidana

Sumber Hukum Acara. Bogor-Ciawi: Ghalia Indonesia. F. 6 Asas Legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (delik/tindak pidana) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau. 1, 2004. Ali, Mahrus. 95. Tim Redaksi. Lamintang. ” Jurnal Studi Hukum Pidana 1, no. Dasar-dasar Hukum Pidana: Pengertian, Keistimewaan, Tujuan, Asas dan Sistematika KUHPAsas-Asas Hukum PidanaVan Hamel mengartikan Hukum Pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (rechtsorde). F. Sinopsis Buku Dasar-Dasar Hukum Pidana: Buku Dasar-Dasar Hukum Pidana. Bicara ilmu hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari buku-buku teks klasik yang hingga kini masih digunakan oleh mahasiswa maupun praktisi hukum. Kitab Undang-Undang. 193. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Wirjono Prodjodikoro. Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban. 1. Pengertian Pidana Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata delictum. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali). Akibat hukum berupa timbulnya sanksi atau hukuman. Fitri Wahyuni. C. Asas-Asas Hukum Pidana. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Dasar hukum, bentuk & ruang lingkupnya [1]. Kitap Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 378 tentang penipuan. About the author (2017) Zuleha, S. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Bagi kebanyakan negara, hukuman mati tak lagi dilaksanakan dan hanya sebagai kulturhistoris. 072-penelitian hukum inter. Dasar hukum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Follow. Pengertian, Dasar Hukum dan Tujuan Hukuman 1. A. Kesimpulannya, dalam mempelajari ilmu hukum, Anda akan bersinggungan dengan bermacam-macam asas dan juga adagium hukum. , hlm. 101 . 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. 15 2. Hukum Pidana Adalah; Pengertian, Tujuan, dan Fungsi. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013; S. 6 No. F. Dasar-Dasar Hukum Pidana. A. Pengertian Hukum Pidana Islam Hukum pidana Islam merupakan perbuatan yang dilarang oleh Syara’ dan diancam oleh Allah dengan hukuman hudud, qishash, diyat, atau ta’zir. Dasar-dasar hukum delik adat Delik : Sesuatu yg mengakibatkan kegoncangan dlm neraca. D. buku ini membahas pengetahuan dan teori dasar hukum pidana lndonesia, perkembangan hukum pidana yang telah terdapat dalam perundang-undangan pidana administrasi,. ! Hukum pidana merupakan mata kuliah prasyarat untuk mata kuliah program kekhususan Pidana. 1. 6 yang dilarang untuk dilakukan (perbuatan yang berupa kejahatan/pelanggaran), siapaDrs. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan. Muladi dan. Pangaribuan, Hukum Acara Pidana : Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advocat, Djambatan, Jakarta, 2005. M. Sertifikasi penyuluh antikorupsi meningkatkan level kompetensi dan profesionalitas. 1978, hlm 60. 7 Reviews · Cek Harga: Shopee. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan. 000 Hal: 784 pages Penerbit: SINAR GRAFIKA Ukuran: 15,5 x 23, HVS 60 gr, cover ac 230 gr Cetakan: ke -1 - tahun 2014 ISBN: 978-979-007-569-6 Dasar hukum pidana ini membahas tentang hukum perdata maupun hukum pidana. Lamintang, S. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang : Belajar dari Kasus Indra Kenz dan Doni Salmanan . Dasar-dasar yang Menyebabkan Diperingannya Pidana Umum. 1993. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm 182 . Cit. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal. Lamintang, Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. -----. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Zainal Abidin, 2005. Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Ahli Hukum. 19 Dalam aliran monistis, apabila tidak terbukti salah satu unsur dari 3 unsur yang ada, maka strafbaar feit tidak terbukti, maka tidak ada strafbaarCek dasar dasar hukum normatif ori atau dasar dasar hukum normatif kw se. Sejarah Hukum Pidana. 3/PPU IV. Hukum pidana formil mengatur tentang tindakan Negara sebagai alat perlengkapan dalam melakukan kewajiban untuk menyidik, menuntut, dan menerapkan pidana. H. Penangkapan Dalam Hukum Acara Pidana. Merumuskan Pidana pada Perda, Dasar dan Permasalahannya; Asumsi Dasar Behaviorisme, Pengkondisian Klasik oleh Ivan Pavlov serta Implementasinya. Hukum pidana materiil (substantive criminal law), yaitu aturan hukum yang membuat ketentuan. H. Asas-Asas Hukum Pidana II. Pidana yang dimaksud sebagaimana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menurut Pasal 10 terdiri dari pidana pokok, seperti 83Hoffman dalam Juniver Girsang, 2010, Implementasi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah. Soesilo. Hukum Pidana disusun dan dibentuk dengan maksud untuk diberlakukan dalam masyarakat agar dapat dipertahankan segala kepentingan hukum yang dilindungi dan terjaminnya kedamaian dan ketertiban. Bahwa Algemene bepallingen van wet gevin Pemerintah selaku pelaksana Negara, seharusnya dalam tindakan administrasi penuh. Pasal 51 KUHP tentang Melaksanakan Perintah Atasan. UU yang mempengaruhi. 14-PW. DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA Dr. 1981 L. telah mempunyai dasar yang kuat, baik menurut tata bahasa maupun secara logis. Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana46Roeslan Saleh, 1981, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, (Selanjutnya disingkat Roeslan Saleh I), h. ; 15,5 cm × 23 cm ISBN: 978-602-361-083-9 1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013; S. 07. Dasar hukum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 15 Tahun 2003 tentang Terorisme. Hlm. Kemudian, dasar hukum penyitaan dan prosedurnya diatur lebih jauh. Hukum internasional adalah sekumpulan aturan hukum yang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 adalah: Pelaku (subjek), sesuai dengan Pasal 2 ayat (1). Lamintang 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 10 yang memuat dua macam hukuman, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Bogor, 1995 Tresna. E. UU di luar KUHP: biasanya memuat aturan tindakan khusus, misalnya pemberatasan tindak. 1 PUSTAKA ACUAN A. Adapun Pasal 1 angka 14 KUHAP menjelaskan mengenai definisi tersangka sebagai seorang yang karena perbuatannya. Sejarah Hukum Acara Pidana di Indonesia. Prenada Media, 2018. Hukum Pidana di Indonesia diatur secara umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda. Dasar penghapus pidana yang sifatnya umum (straftuitsluitungsgronden yang umum). HUKUM PIDANA ISLAM 1. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. SRI LESTARI RAHAYU 4 MARIA MADALINA 5. H. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika, 2000 Peraturan Perundang-Undangan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Laws of The Game Pembukaan Undang – Undang Dasar. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dasar penghapus pidana yang sifatnya khusus (straftuitsluitungsgronden. Buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia ditulis oleh Drs. Penerbit: Sinar Grafika. Menurut KUHP: Belum Berumur 16 Tahun. Hukum pidana formil 9. Jakarta S. Wirjono Prodjodikoro. Ketiga, diupayakan tindakan agar pelaku tindak pidana ditangkap dan ditahan. Undang-undang ini dikeluarkan di masa Orde Baru pada kepemimpinan Presiden Soeharto. Lamintang, Op. Atas dasar itu maka bisa dirumuskan definisi hukum pidana internsional yakni sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur tentang kejahatan internasional yang dilakukan oleh subyek-subyek hukumnya untuk mencapai tujuan tertentu. Hukum Pidana mulai diterapkan di bumi nusantara (Indonesia) oleh bangsa Belanda pada tahun 1915, namun mulai berlaku pada 1 Januari 1918. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. 40 Jadi, paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggunjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Buku berjudul Dasar-dasar Hukum Pidana ini terdiri dari sepuluh bab, ditulis oleh Zuleha,S. 171. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Dasar hukum yang masih lemah untuk mencegah niat bergabung dengan gerakan radikal juga diakui kepala badan nasional penanggulangan terorisme komisaris jenderal saud usman. ; editor, Tarmizi, Author: Tarmizi, Publisher:Jakarta: Sinar Grafika, 2011. H A. Pembagian Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 3. 15 Tongat. 187 5 P. Sudarto. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim . Dalam pembahasan pembagian hukum pidana, dapat dibagi menjadi beberapa hal yakni objektif dan subjektif, pada siapa berlakunya hukum 11 Mahrus Ali. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3). Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Cet. Perbedaan antara HIR dan KUHAP. 10 Ibid, hal. 2010. Tujuan dibentuknya hukum acara pidana adalah untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan menjatuhkan pidana kepada. “ Pada saat mulai berlakunya undan-undang ini, maka pasal 45,46,47 kitab Undang-undang hukum pidana dinyatakan tidak berlaku lagi “. Yogyakarta: Andi, 2016. UU 1/2023. A. Menjelaskan tentang dasar-dasar hukum pidana. T. Kompas. Aksara Baru: Jakarta. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang. 19 Selain itu atas dasar wilayah berlakunya hukum, hukum pidana masih juga dapat dibedakan antara hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional (hukum pidana supranasional). 2011. . Hukuman tersebut adalah merupakan akibat hukum atas perbuatan laki laki tersebut yang telah merampas nyawa orang lain. 000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Ali Zaidan, 2015, Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 3. 17 Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru, 1984, hlm. Dasar Hukum Pidana. 31 2. Semarang: Yayasan Sudarto fakultas HukumAli, Mahrus Dasar-dasar Hukum Pidana, (jakarta: Sinar Grafika, 1012). Pasal dalam KUHP yang Bisa Menjerat Perilaku Bullying. 3 (1943-1945) dan masa awal pemerintahan Republik Indonesia . A. H. Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Anton M. Peraturan Perundang - Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta. 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 16 membahayakan in abstracto saja. Umumnya, hukum pidana digunakan untuk menghukum seseorang yang berbuat kejahatan, seperti pembunuhan, perampokan, penipuan, dan aksi kriminal lainnya. Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama. Hukum pidana materiil (substantive criminal law), yaitu aturan hukum yang membuat ketentuan (perbuatan) yang dilarang dan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati,Menimbang : bahwa sebelum dapat melakukan pembentukan Undang-undang hukum pidana baru, perlu peraturan hukum pidana disesuaikan dengan keadaan sekarang; Mengingat : Akan pasal 5, ayat 1 Undang-Undang Dasar, pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar serta Peraturan Presiden Republik Indonesia tertanggal 10. Irfan Kamil Penulis. 12 Ibid. Dalam Pasal 5 RUU tersebut, dinyatakan bahwa pengadilan hanya dapat mengkualifikasikan . Bandung. 4 Dasar hukum penyertaan telah diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. dalam Hukum Perburuhan Keperdataan, Hukum Perburuhan Pidana. Abdul Al-Qadir Audah, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Juz II, Dari Al-Kitab Al-‘arabi, tanpa tahun.